Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji sejumlah kebijakan untuk mengatasi tawuran, mulai dari pelibatan kriminolog dan psikolog, kampanye besar #JagaJakarta hingga pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antitawuran.
Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dihadiri jajaran staf khusus dan tenaga ahli gubernur, sekretaris daerah, para asisten sekda serta kepala dinas dan direksi BUMD terkait.
“Tawuran di Jakarta seperti menjadi masalah turun-temurun dengan beragam penyebab," ujar Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali di Jakarta, Kamis.
Karena itu, kehadiran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk menangani masalah ini sangat dinanti oleh publik.
Pemprov DKI Jakarta akan menjajaki kerja sama dengan psikolog dan kriminolog dari berbagai universitas di sekitar Jakarta untuk merumuskan solusi yang lebih komprehensif.
Baca juga: Hendak tawuran di Kwitang, tiga pemuda ditangkap polisi
Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo menekankan perlunya tindakan tegas untuk menghentikan aksi tawuran.
"Perlu ada 'enforcement' yang kuat. Teori ‘broken windows’, dimana pelanggaran kecil langsung ditindak, bisa diterapkan juga dalam konteks ini," kata Yustinus.
Di sisi lain, Staf Khusus Gubernur Bidang Pemuda dan Olahraga, Dicky Soemarno menambahkan, kampanye besar bertajuk #JagaJakarta dapat menjadi salah satu pendekatan.
Ia juga mendorong intensifikasi patroli oleh Forkopimda serta pemanfaatan teknologi. Misalnya kamera pengawas (CCTV) berbasis kecerdasan buatan (AI).
Baca juga: Polisi tangkap anak-anak yang terlibat tawuran di Jakpus
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali mengusulkan agar pendekatan ekonomi dan sosial turut dikaji sebagai solusi jangka panjang.
Ia menyebutkan, kemungkinan pemberian insentif di wilayah bebas tawuran serta disinsentif bagi daerah rawan konflik.
Dalam forum tersebut, muncul pula usulan pembentukan Satgas Penertiban Tawuran sebagai garda depan penanganan konflik.
"Satgas penertiban harus segera dibentuk, dan operasi lapangan tetap harus dijalankan secara masif," kata Staf Khusus Gubernur Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Wisnu Permadi.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
