Jakarta (ANTARA) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) meyakini Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak eksepsi atau perlawanan terdakwa Bangun Paulus Tudungta (BPT) dalam kasus dugaan pemerasan terhadap seorang pengusaha muda, Vinson Leo Carlius (VL).
JPU Andri Saputra mengatakan materi eksepsi yang disampaikan penasihat hukum terdakwa telah memasuki pokok perkara, sehingga dinilai berada di luar batas materi perlawanan sebagaimana diatur dalam KUHAP.
"Jadi menurut penafsiran saya, itu eksepsinya atau perlawanan semuanya di luar materi eksepsi sebagaimana Pasal 206 tersebut. Dan selayaknya hakim menolak eksepsi penasihat hukum tersebut," kata Andri seusai sidang lanjutan di PN Jakarta Pusat, Rabu.
Menurut Andri, materi eksepsi diatur dalam Pasal 206 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Ketentuan tersebut mengatur batas keberatan atau perlawanan yang dapat diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya.
Ia menjelaskan terdapat tiga kategori materi eksepsi, yakni terkait kompetensi relatif maupun absolut pengadilan, dakwaan yang tidak dapat diterima, serta dakwaan yang tidak cermat atau tidak memenuhi syarat materiil.
Kategori dakwaan yang tidak dapat diterima, kata Andri, antara lain berkaitan dengan nebis in idem atau perkara yang sama telah diputus dan error in persona atau kesalahan mengenai pihak yang didakwa.
Baca juga: Oknum pengacara jalani sidang dakwaan dugaan pemerasan di PN Jakpus
Sementara dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil, misalnya tidak mencantumkan identitas terdakwa atau tempat tindak pidana secara jelas.
"Eksepsi ini sebenarnya hanya menguji formil dakwaan. Apakah dakwaan sudah ditandatangani, apakah tanggalnya salah, apakah orang yang kita dakwakan itu benar kayak error in persona. Atau dakwaan uraiannya enggak jelas, pasalnya beda, jadi seperti itu," ujarnya.
Andri menilai keberatan penasihat hukum terdakwa yang telah membahas substansi dugaan pemerasan seharusnya diuji dalam tahap pembuktian perkara.
Menurut dia, persoalan mengenai ada atau tidaknya ancaman kekerasan, pemerasan, maupun kerugian merupakan materi pokok perkara yang harus dibuktikan melalui keterangan saksi, alat bukti, dan keterangan ahli.
"Dakwaan yang disusun sudah sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Dakwaan sudah menyebut identitas lengkap, tempat tindak pidana dakwaan, dan diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap," katanya.
Karena itu, Andri memperkirakan eksepsi penasihat hukum terdakwa akan ditolak majelis hakim.
"Jadi kemungkinan besar kalau menurut penafsiran saya, itu eksepsinya kemungkinan ditolak. Karena itu hanya bisa dibuktikan di persidangan terkait apakah ada ancaman kekerasan, apakah ada kerugian. Itu nanti berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti yang lain ataupun ahli," paparnya.
Baca juga: Sidang kasus pemerasan oknum pengacara ditunda, tunggu praperadilan
Meski demikian, Andri mengatakan JPU akan mempelajari secara rinci materi eksepsi yang disampaikan penasihat hukum sebelum memberikan tanggapan dalam persidangan berikutnya.
"Nanti kita pelajari secara detail dulu. Nanti minggu depan, hari Rabu (26/8) kita sampaikan tanggapan Penuntut Umum atas perlawanan dari penasihat hukum," ujarnya.
Sebelumnya, penasihat hukum terdakwa Ani Puspitasari dan Kandar Halim Munthe menilai surat dakwaan JPU kurang cermat dan kabur.
Tim penasihat hukum meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan eksepsi serta menyatakan surat dakwaan JPU Nomor Reg. Perkara PDM-321/M.1.10/06/2026 batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
Penasihat hukum juga meminta pemeriksaan perkara pidana Nomor 399/Pid.B/2026/PN Jkt.Pst dihentikan dan terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan negara, serta hak-hak terdakwa dipulihkan.
Sidang lanjutan perkara tersebut dijadwalkan pada Rabu (26/8) dengan agenda tanggapan JPU atas eksepsi atau perlawanan dari penasihat hukum terdakwa.
Baca juga: Polres Jakpus ungkap kasus dugaan pemerasan terhadap pengusaha muda
Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
