6 hours ago
3
Jkarta (pilar.id) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino 2026 di Provinsi Jawa Barat. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung, pemerintah mengoptimalkan pengelolaan bendungan, jaringan irigasi, serta menyiagakan ratusan personel dan peralatan guna menjaga ketersediaan air selama musim kemarau sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antisipasi El Nino untuk memperkuat koordinasi lintas unit di lingkungan Kementerian PU.
Menurutnya, dampak El Nino tidak hanya berpotensi menyebabkan kekeringan pada lahan pertanian, tetapi juga dapat memengaruhi layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), bendungan, serta berbagai infrastruktur sumber daya air lainnya sehingga memerlukan penanganan terpadu sejak dini.
Sebagai bagian dari strategi mitigasi, BBWS Cimanuk Cisanggarung mengoptimalkan sistem pengendalian melalui Unit Pengelola Prasarana Pengendali Banjir dan Kekeringan (UP3BK).
Sistem tersebut mengintegrasikan pemantauan kondisi bendungan, bendung, daerah rawan kekeringan, pengaturan operasi sumber daya air, layanan pusat pengaduan, Tim Reaksi Cepat (TRC), hingga koordinasi dengan berbagai instansi agar setiap potensi gangguan terhadap layanan air dapat ditangani secara cepat.
Sebanyak 290 personel disiagakan selama musim kemarau untuk memastikan seluruh infrastruktur sumber daya air tetap beroperasi secara optimal. Pemantauan dilakukan setiap hari terhadap sembilan bendungan, 33 embung, 23 situ, 25 bendung, serta jaringan irigasi yang berada di wilayah kerja BBWS Cimanuk Cisanggarung.
Berdasarkan data hingga 30 Juni 2026, sembilan bendungan yang terdiri atas Bendungan Jatigede, Cipanas, Darma, Kuningan, Malahayu, Setupatok, Sedong, Bolang, dan Rancabeureum masih memiliki total volume tampungan air sekitar 1,10 miliar meter kubik. Kapasitas tersebut dinilai masih mampu mendukung kebutuhan air irigasi untuk lahan pertanian seluas sekitar 136.254 hektare selama musim kemarau.
Dalam pengoperasian bendungan, BBWS Cimanuk Cisanggarung menerapkan pelepasan air secara terukur berdasarkan kondisi tampungan dan kebutuhan di lapangan. Pengaturan debit dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan irigasi pertanian, penyediaan air baku, operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA), serta cadangan air selama musim kemarau. Seluruh data mengenai elevasi muka air, volume tampungan, dan debit pelepasan dipantau setiap hari sebagai dasar pengambilan keputusan operasional.
Selain menjaga ketersediaan air, Kementerian PU juga terus memperkuat keandalan jaringan irigasi melalui berbagai program pembangunan dan rehabilitasi. Pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah merehabilitasi jaringan irigasi utama di 69 lokasi, melaksanakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 441 lokasi, menjalankan Instruksi Presiden Percepatan Pembangunan Irigasi di 69 lokasi, serta membangun Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di 45 lokasi.
Berbagai program tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi distribusi air sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian di tengah ancaman musim kemarau.
Sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim, BBWS Cimanuk Cisanggarung juga mendorong penerapan teknologi Irigasi Padi Hemat Air (IPHA). Sistem irigasi ini menggunakan metode pemberian air secara berselang (intermittent irrigation) sehingga konsumsi air menjadi lebih efisien tanpa mengurangi produktivitas tanaman. Selain menghemat penggunaan air, teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan indeks pertanaman, hasil panen, serta pendapatan petani.
Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai skenario penanganan apabila kekeringan terjadi. Sebanyak 58 unit peralatan telah disiagakan, meliputi 16 unit excavator, dump truck, trailer, mobil pompa, mobil tangki air, pompa air, pompa tenaga surya, mesin bor, hingga peralatan survei geolistrik.
Peralatan tersebut akan digunakan untuk mendukung distribusi air bersih, penyiraman lahan pertanian menggunakan sprinkler, pemompaan air, pencarian sumber air bawah tanah, serta pembangunan sumur bor di wilayah yang mengalami kesulitan memperoleh air.
Melalui penguatan pengelolaan bendungan, optimalisasi jaringan irigasi, penerapan teknologi hemat air, serta kesiapan personel dan peralatan di lapangan, Kementerian PU menegaskan mitigasi El Nino dilakukan secara preventif dan terintegrasi.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pasokan air bagi masyarakat dan sektor pertanian, mengurangi risiko kekeringan, serta memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim. (usm/hdl)
