3 weeks ago
42
New York (pilar.id) – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan akan mengurangi 25 persen pasukan perdamaian global dalam beberapa bulan ke depan setelah Amerika Serikat memangkas sebagian besar dananya untuk organisasi tersebut.
Langkah ini diperkirakan akan memaksa sekitar 13.000 hingga 14.000 personel militer dan polisi dari total lebih dari 50.000 penjaga perdamaian PBB untuk ditarik dari berbagai wilayah konflik di dunia.
Menurut seorang pejabat senior PBB yang berbicara dalam kondisi anonim, pemangkasan ini merupakan dampak langsung dari kebijakan America First yang digagas oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.
Amerika Serikat merupakan donatur terbesar PBB, dan perubahan arah kebijakan ini disebut akan berdampak besar terhadap operasi, personel sipil, serta misi kemanusiaan di berbagai negara.
Pemotongan Anggaran dan Dampak Global
Pemangkasan tersebut juga mencakup pengurangan 15 persen dari anggaran tahunan pasukan perdamaian PBB yang mencapai US$5,4 miliar untuk tahun mendatang. Beberapa misi yang akan terdampak mencakup Republik Demokratik Kongo, Republik Afrika Tengah, Sudan Selatan, Lebanon, Siprus, dan Kosovo.
Pejabat PBB memperingatkan bahwa keputusan ini dapat mengganggu efektivitas operasi di lapangan, terutama di wilayah konflik yang masih aktif. “Dampaknya akan signifikan terhadap semua aspek kerja kami,” ujar sumber tersebut.
Sementara itu, kantor dukungan PBB di Somalia juga akan terkena imbas dari pemangkasan dana tersebut.
Respons dan Posisi Amerika Serikat
Keputusan pengurangan pasukan perdamaian muncul setelah Sekretaris Jenderal PBB António Guterres bertemu dengan Mike Waltz, Duta Besar AS untuk PBB yang baru, bersama perwakilan negara donor lainnya.
Waltz menegaskan bahwa Washington akan menilai ulang efektivitas setiap badan dan program PBB sebelum menyalurkan kembali kontribusi dana. “Kami ingin PBB kembali pada esensinya — mempromosikan dan menegakkan perdamaian serta mencegah perang,” ujarnya dalam wawancara televisi pekan lalu.
Amerika Serikat sebelumnya menyumbang sekitar US$1 miliar untuk program penjaga perdamaian PBB, namun kini hanya berkomitmen sekitar US$680 juta untuk sembilan misi aktif — termasuk yang dianggap penting oleh Washington seperti di Lebanon dan Kongo.
Ketimpangan Kontribusi dan Peran Tiongkok
Kontribusi dari Amerika Serikat dan Tiongkok mencakup hampir setengah dari total anggaran pasukan perdamaian PBB. Menurut pejabat PBB lainnya, Tiongkok telah memastikan akan membayar penuh kontribusinya sebelum akhir tahun ini, menunjukkan perbedaan sikap dengan Washington yang menahan sebagian dana.
Sejak berakhirnya Perang Dingin pada awal 1990-an, jumlah pasukan perdamaian PBB meningkat tajam, dari 11.000 personel menjadi puncaknya 130.000 pada 2014. Saat ini, sekitar 52.000 pria dan wanita masih bertugas di 11 wilayah konflik di Afrika, Asia, Eropa, dan Timur Tengah.
Sekjen Guterres sebelumnya menekankan pentingnya menjaga komitmen global terhadap perdamaian. Ia menyebut bahwa anggaran penjaga perdamaian PBB hanya setengah persen dari total belanja militer dunia, namun tetap menjadi “salah satu instrumen paling efektif untuk menjaga stabilitas internasional.”
Pemangkasan besar-besaran ini menandai perubahan drastis dalam kebijakan luar negeri AS terhadap PBB, serta menimbulkan kekhawatiran bahwa banyak wilayah konflik akan kehilangan dukungan internasional yang penting untuk menjaga perdamaian dan keamanan. (ret/hdl)
