6 hours ago
3
Ringkasan Berita
- Kapolri menegaskan komitmen memperkuat Desk Ketenagakerjaan Polri untuk melindungi buruh.
- Program pendampingan difokuskan pada penyelesaian persoalan hubungan industrial.
- Perlindungan khusus bagi pekerja perempuan akan diperkuat bersama Direktorat PPA Polri.
- Fasilitas Sekolah Polisi Negara (SPN) dibuka untuk pelatihan keterampilan buruh.
- Pelatihan diarahkan pada kompetensi berdaya saing global seperti underwater welding dan keperawatan.
Jakarta (pilar.id) – Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen institusi kepolisian untuk terus memperkuat peran Desk Ketenagakerjaan Polri sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan silaturahmi Ramadan dan buka puasa bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat yang digelar di kawasan industri Cikarang, Jumat (6/3/2026). Kegiatan tersebut juga dihadiri pengurus dan dewan penasihat organisasi buruh tersebut.
Dalam kesempatan itu, Kapolri menegaskan bahwa Desk Ketenagakerjaan Polri akan terus diperkuat untuk membantu penyelesaian berbagai persoalan hubungan industrial yang kerap dihadapi para pekerja. Kehadiran desk tersebut diharapkan mampu memberikan pendampingan serta akses perlindungan hukum bagi buruh yang menghadapi konflik ketenagakerjaan.
Perlindungan Khusus untuk Buruh Perempuan
Selain fokus pada penyelesaian sengketa hubungan industrial, Kapolri juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja perempuan. Polri akan memperkuat sinergi antara Desk Ketenagakerjaan dengan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) agar pekerja perempuan yang menghadapi masalah hukum dapat memperoleh pendampingan yang memadai.
Pendampingan tersebut mencakup berbagai persoalan, termasuk kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan kerja. Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan pekerja perempuan memiliki akses perlindungan hukum yang lebih cepat dan efektif.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Polri untuk memastikan lingkungan kerja yang lebih aman, sekaligus mendorong terciptanya sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkeadilan.
Dorong Peningkatan Kompetensi Buruh
Di sisi lain, Kapolri juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pekerja Indonesia. Menurutnya, peningkatan kompetensi menjadi kunci agar buruh mampu bersaing di tengah dinamika pasar kerja global.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Polri membuka peluang pemanfaatan fasilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia di seluruh daerah, khususnya Sekolah Polisi Negara (SPN), untuk digunakan sebagai tempat pelatihan keterampilan bagi para pekerja.
Kapolri meminta jajaran kepolisian di tingkat daerah untuk menjalin kerja sama dengan serikat pekerja maupun pihak industri guna memaksimalkan pemanfaatan fasilitas tersebut, terutama di kawasan industri yang membutuhkan ruang pelatihan.
Fokus pada Keahlian Berdaya Saing Global
Program pelatihan yang direncanakan tidak hanya berfokus pada keterampilan dasar, tetapi juga diarahkan pada bidang keahlian yang memiliki peluang besar di pasar kerja internasional.
Beberapa bidang yang disebut memiliki prospek tinggi antara lain teknik pengelasan bawah air (underwater welding) serta keahlian di sektor kesehatan seperti keperawatan. Kompetensi tersebut dinilai memiliki permintaan tinggi di berbagai negara dan berpotensi meningkatkan peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia.
Dengan peningkatan keterampilan tersebut, pemerintah dan kepolisian berharap para pekerja tidak hanya memiliki peluang kerja yang lebih luas, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Kolaborasi untuk Kesejahteraan Buruh
Kegiatan silaturahmi Ramadan bersama KSPSI ini juga menjadi momentum memperkuat komunikasi antara Polri dan organisasi buruh. Kapolri menilai kolaborasi antara aparat penegak hukum, serikat pekerja, dan sektor industri sangat penting untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
Melalui penguatan Desk Ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi pekerja, serta perlindungan hukum yang lebih baik, Polri berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih sehat sekaligus meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia.
Pendekatan tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat kualitas tenaga kerja nasional agar mampu bersaing di tingkat global. (usm/hdl)
