1 day ago
14
Surabaya (pilar.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat sebanyak 2.375 kejadian kedaruratan ditangani melalui Command Center (CC) 112 sepanjang Agustus 2026. Darurat medis menjadi kasus terbanyak, disusul kecelakaan lalu lintas yang secara keseluruhan mendominasi kebutuhan respons cepat masyarakat.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, dari total kejadian tersebut, sebanyak 1.244 merupakan kasus darurat medis. Sementara kecelakaan lalu lintas tercatat 868 kejadian dan kebakaran sebanyak 141 kejadian.
Dengan demikian, darurat medis dan kecelakaan lalu lintas mencapai 2.112 kejadian, atau hampir 89 persen dari keseluruhan penanganan CC 112 selama Agustus. Data tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan respons cepat, terutama untuk kejadian yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa.
Selain tiga kategori utama tersebut, CC 112 Surabaya menangani 43 kejadian darurat lainnya, 26 masalah hewan, 25 penemuan jenazah, 12 kejadian pohon tumbang, dan delapan kasus psikososial.
Penanganan juga mencakup lima kejadian rumah rusak, dua orang tersesat, serta satu orang tenggelam. Sementara itu, tidak terdapat kejadian genangan yang tercatat dalam layanan CC 112 selama Agustus 2026.
Irvan menjelaskan, tingginya angka darurat medis menjadi perhatian karena kondisi tersebut dapat berkembang menjadi situasi yang mengancam nyawa apabila pertolongan terlambat diberikan. Beberapa kondisi yang termasuk kategori darurat medis antara lain sesak napas berat, nyeri dada yang dicurigai berkaitan dengan serangan jantung, kehilangan kesadaran, pendarahan hebat, kejang berkepanjangan, cedera akibat kecelakaan, hingga keracunan berat.
Menurut Irvan, pola kejadian selama Agustus juga memberikan gambaran mengenai karakteristik risiko kedaruratan di Surabaya. Kejadian tidak hanya muncul dalam situasi bencana besar, tetapi juga terjadi ketika masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari.
Wilayah dengan tingkat mobilitas masyarakat tinggi menjadi salah satu lokasi yang membutuhkan kesiapsiagaan. Waktu kejadian juga banyak berkaitan dengan periode aktivitas masyarakat, mulai pagi, sore hingga malam hari.
Kondisi tersebut membuat Pemkot Surabaya perlu mempertahankan kesiapan layanan CC 112 agar dapat memberikan respons secara cepat dan tepat. Kecepatan penanganan menjadi faktor penting, khususnya untuk kasus medis dan kecelakaan lalu lintas yang berpotensi membutuhkan intervensi segera.
Irvan mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap keadaan darurat hanya berkaitan dengan bencana berskala besar. Gangguan kesehatan akut, kecelakaan, kebakaran, pohon tumbang, hingga berbagai kondisi lain di lingkungan sekitar juga dapat membutuhkan pertolongan cepat.
Ia menilai kesiapsiagaan masyarakat harus menjadi bagian dari sistem penanganan kedaruratan. Warga perlu mengetahui saluran bantuan yang dapat digunakan ketika menghadapi kondisi yang mengancam keselamatan diri sendiri maupun orang lain.
“Keselamatan bersama selalu dimulai dari kepedulian dan kesiapsiagaan diri sendiri,” kata Irvan.
Menurut dia, tingginya kasus yang terjadi ketika warga sedang beraktivitas menjadi pengingat bahwa risiko kedaruratan dapat berada sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, kewaspadaan individu perlu berjalan beriringan dengan kesiapan pemerintah dalam memberikan bantuan.
Pemkot Surabaya melalui CC 112 terus menjadi salah satu pintu utama masyarakat untuk memperoleh bantuan ketika menghadapi kondisi darurat. Layanan tersebut mencakup berbagai jenis kejadian sehingga masyarakat dapat mengakses pertolongan sesuai kebutuhan di lapangan.
Masyarakat yang menghadapi keadaan darurat dapat menghubungi CC 112 Surabaya untuk mendapatkan bantuan. Pemkot Surabaya juga menyediakan saluran WhatsApp 081-131-112-112 sebagai alternatif akses layanan kedaruratan.
Data 2.375 kejadian sepanjang Agustus 2026 sekaligus memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap layanan respons darurat tetap tinggi. Dominasi kasus medis dan kecelakaan lalu lintas menjadi sinyal penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, sementara pemerintah dituntut menjaga kesiapsiagaan personel dan sistem layanan agar pertolongan dapat diberikan secara efektif. (usm/hdl)
