5 hours ago
4
Surakarta (pilar.id) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan, perlindungan, dan peningkatan kompetensi pekerja Indonesia melalui berbagai kebijakan strategis yang disusun berdasarkan kebutuhan dunia kerja. Hal tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Nasional Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi (FSP PPMI) SPSI di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (1/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menekankan bahwa pemerintah terus membangun hubungan industrial yang harmonis melalui kolaborasi antara pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, dan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, dialog yang terbuka dan kepercayaan antarpihak menjadi fondasi penting dalam menyelesaikan berbagai tantangan di sektor ketenagakerjaan.
Ia menjelaskan, setiap kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan pemerintah dirancang dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, sehingga mampu menjawab kebutuhan pekerja sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk penguatan perlindungan bagi tenaga kerja, pemerintah terus menyempurnakan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Program tersebut tidak hanya memberikan dukungan penghasilan selama masa transisi, tetapi juga menyediakan akses pelatihan guna meningkatkan keterampilan dan memperbesar peluang memperoleh pekerjaan baru.
Selain penyempurnaan JKP, pemerintah juga memperluas cakupan perlindungan pekerja melalui sejumlah kebijakan strategis. Langkah tersebut meliputi pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi transportasi berbasis aplikasi, pemberian keringanan iuran jaminan sosial bagi pekerja sektor informal, serta ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 untuk memperkuat perlindungan awak kapal perikanan Indonesia.
Di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan berbagai program pelatihan vokasi dan Program Pemagangan Nasional. Menurut Yassierli, kedua program tersebut dirancang agar kompetensi tenaga kerja Indonesia semakin sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
Peningkatan kompetensi dinilai menjadi salah satu kunci dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin dinamis. Karena itu, pemerintah ingin memastikan setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kemampuan sehingga mampu bersaing di pasar kerja nasional maupun global.
Yassierli juga mengajak seluruh pengusaha dan serikat pekerja untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat. Ia menilai kerja sama yang baik antara seluruh pihak akan mendorong terciptanya lapangan kerja yang berkualitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan.
Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengingatkan pentingnya memperkuat organisasi serikat pekerja agar mampu menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan yang terus berkembang.
Menurut Said Iqbal, organisasi pekerja yang solid memiliki peran strategis dalam memperjuangkan hak-hak buruh sekaligus menjaga terciptanya hubungan industrial yang sehat dan konstruktif. Keberadaan serikat pekerja yang kuat juga dinilai menjadi mitra penting pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan produktif.
Melalui berbagai kebijakan yang telah dijalankan, pemerintah menegaskan fokusnya tidak hanya pada perlindungan tenaga kerja, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan hubungan industrial. Sinergi antara pemerintah, pekerja, serikat buruh, dan pelaku usaha diharapkan mampu menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia. (usm/hdl)
