Kelas Menengah yang Terjepit Diam

Ada satu klaim yang berulang kali muncul setiap kali orang berbicara tentang perubahan sosial: kelas menengah adalah kelompok yang paling berpotensi menjadi motor perubahan, sekaligus kelompok yang paling rentan dikorbankan secara ekonomi. Klaim ini terdengar seperti kebenaran yang sudah selesai diperdebatkan. Namun ketika ditelusuri lebih jauh, terutama dalam konteks Indonesia hari ini, klaim itu justru menyimpan paradoks yang jauh lebih rumit — dan barangkali, di situlah letak jawaban mengapa kelompok ini, yang secara teori paling punya kapasitas untuk bersuara, justru tampak paling diam.

Sebelum bicara potensi dan kerentanannya, ada baiknya kita jujur mengakui bahwa “kelas menengah” bukan kategori tunggal. Secara statistik, Badan Pusat Statistik memakai ukuran pengeluaran per kapita, mengacu pada rentang yang juga dipakai Bank Dunia: sekitar 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan nasional. Dengan garis kemiskinan Rp595.242 per kapita per bulan pada September 2025, itu berarti pengeluaran kelas menengah berkisar Rp2,08 juta hingga Rp10,12 juta per bulan — rentang yang sangat lebar, dari pekerja kantoran pas-pasan hingga pemilik usaha kecil yang sudah cukup mapan.

Secara sosiologis, definisinya lebih longgar lagi: pekerjaan kerah putih, pendidikan menengah ke atas, dan gaya hidup yang menandai status — punya rumah, kendaraan, akses pendidikan swasta untuk anak. Sementara secara politik, seperti argumen klasik Barrington Moore, kelas menengah didefinisikan bukan dari angka pendapatan, melainkan dari kepentingan strukturalnya: kelompok yang butuh kepastian hukum dan pemerintahan yang bisa diprediksi, berbeda dari elite yang diuntungkan oleh akses istimewa, dan berbeda pula dari kelas bawah yang kepentingan utamanya adalah redistribusi.

Tiga definisi ini penting dipegang bersamaan, karena data yang akan kita bahas berikutnya sebetulnya bicara tentang kelompok yang didefinisikan secara ekonomi — namun implikasinya menyentuh kapasitas politik yang didefinisikan secara sosiologis dan struktural.

Angka yang Menyusut, Tahun Demi Tahun

Data Susenas yang diolah BPS menunjukkan pola yang konsisten dan, dalam beberapa tahun terakhir, semakin dalam. Jumlah penduduk kelas menengah Indonesia turun dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi 49,51 juta pada 2022, 48,27 juta pada 2023, 47,85 juta pada 2024, dan 46,7 juta pada 2025. Dalam persentase terhadap total populasi, kelompok ini merosot dari 21,45 persen pada awal periode pertumbuhan ekonomi Indonesia yang panjang, menjadi hanya 17,13 persen pada 2024 dan terus menurun.

Yang membuat tren ini lebih meresahkan bukan sekadar angka penurunannya, melainkan arah perpindahannya. Kelompok “menuju kelas menengah” atau aspiring middle class justru membengkak, dari 128,85 juta jiwa pada 2019 menjadi sekitar 142 juta jiwa pada tahun-tahun berikutnya — lebih dari separuh populasi nasional. Ini bukan gambaran mobilitas ke atas, melainkan sebaliknya: proses downward mobility, di mana jutaan rumah tangga yang dulu merasa cukup aman kini bergeser mendekati garis kerentanan.

Ini bukan gambaran mobilitas ke atas, melainkan sebaliknya: proses downward mobility, di mana jutaan rumah tangga yang dulu merasa cukup aman kini bergeser mendekati garis kerentanan.

Riset LPEM FEB UI memberi konteks yang lebih struktural pada tren ini. Dalam Indonesia Economic Outlook Q2-2025, LPEM mencatat bahwa periode 2000 hingga 2019 adalah masa ketika hampir semua kelas ekonomi membaik bersamaan — kemiskinan turun dari 18,95 persen menjadi 9,41 persen, kelas menengah tumbuh dari 4,4 persen menjadi 21,45 persen. Namun sejak 2018, arah angin berbalik, dan LPEM menegaskan bahwa tanda-tanda pembalikan ini sudah muncul sebelum pandemi Covid-19 datang mempercepatnya. Artinya, apa yang terjadi bukan semata guncangan sesaat, melainkan pelemahan mesin pertumbuhan struktural yang sudah berjalan lebih dari setengah dekade.

Pola belanja kelas menengah turut mengonfirmasi tekanan ini. Menurut data Mandiri Institute yang dikutip bersama data BPS, konsumsi pangan kelas menengah nyaris stagnan, hanya naik 0,9 persen, sementara belanja pulsa dan telepon seluler melonjak 31 persen dan biaya transportasi naik 22 persen. Ini pola yang khas dari rumah tangga yang pendapatan riilnya tergerus, namun terpaksa mempertahankan pengeluaran untuk kebutuhan yang sudah menjadi prasyarat hidup modern — konektivitas digital dan mobilitas kerja — dengan mengorbankan pos-pos lain.

Mesin Ekonomi yang Kehabisan Bahan Bakar

Ironi terbesar dari tren ini adalah betapa pentingnya kelompok yang justru sedang menyusut ini. BPS mencatat bahwa kelas menengah bersama kelompok menuju kelas menengah mencakup 66,35 persen dari total populasi Indonesia pada 2024, namun menyumbang hingga 81,49 persen dari total konsumsi rumah tangga nasional. Dengan kata lain, mempertahankan kelas menengah bukan kebijakan untuk memanjakan kelompok tertentu — ia adalah prasyarat untuk menjaga mesin konsumsi domestik yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto sendiri, dalam sidang paripurna DPR RI akhir Mei lalu, mengakui paradoks ini secara terbuka: tujuh tahun pertumbuhan ekonomi rata-rata lima persen per tahun, atau sekitar 35 persen secara kumulatif, ternyata berjalan beriringan dengan bertambahnya jumlah warga miskin dan menyusutnya kelas menengah. Pertumbuhan ekonomi agregat, ternyata, tidak otomatis diterjemahkan menjadi rasa aman bagi kelompok yang selama ini dianggap sebagai penopang stabilitas sosial.

Di sinilah kerentanan ekonomi kelas menengah menemukan bentuknya yang paling konkret. Mereka bukan kelompok miskin yang mendapat perlindungan bantuan sosial langsung, namun juga bukan elite yang punya bantalan aset dan jaringan untuk menyerap guncangan. Mereka menanggung kenaikan harga rumah, biaya pendidikan, dan layanan kesehatan tanpa jaring pengaman yang memadai, sembari kehilangan akses ke subsidi yang dianggap sudah “tidak layak” mereka terima karena dianggap mampu.

Mengapa Kelompok Ini Tampak Diam

Kembali ke pertanyaan awal: benarkah kelas menengah adalah kelompok paling berpotensi membawa perubahan? Secara historis, argumen Barrington Moore bahwa “tanpa borjuasi, tidak ada demokrasi” memang berpengaruh besar dalam menjelaskan demokratisasi di Eropa Barat. Namun di Indonesia, dan di banyak negara Asia lainnya, kelas menengah yang tumbuh pesat pada era Orde Baru justru untuk waktu lama menopang status quo otoriter, karena stabilitas itu menguntungkan bisnis mereka. Kapasitas politik kelas menengah, dengan kata lain, tidak otomatis mengarah pada perubahan progresif — arahnya bergantung pada di mana kepentingan konkret mereka berada saat itu.

Hari ini, ketika kepentingan konkret itu adalah bertahan hidup di tengah pendapatan yang tidak tumbuh secepat biaya hidup, kelas menengah Indonesia tampak memilih jalan yang berbeda dari narasi “motor perubahan”. Riset Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa tingkat ketidakpercayaan terhadap partai politik di kalangan kelas menengah kota mencapai 71 persen, sementara kepercayaan terhadap lembaga eksekutif juga menurun drastis pascapandemi. Sejumlah pengamat menyebut kondisi ini sebagai comfort-driven disengagement — kelas menengah lebih sibuk membangun mobilitas sosial pribadi ketimbang memperjuangkan agenda politik kolektif, karena kalkulasi risiko dan manfaat condong ke arah menjaga stabilitas individu yang sudah rapuh.

Ada pula bacaan yang lebih struktural mengenai kebisuan ini, yang menyoroti bagaimana kemapanan ekonomi dan keheningan politik menjadi paket yang sulit dipisahkan bagi sebagian kelompok. Aparatur sipil negara, karyawan BUMN, atau pekerja di perusahaan yang bergantung pada proyek negara punya alasan konkret untuk berhati-hati bersuara: ancaman pemutusan kontrak kerja terasa jauh lebih dekat dan nyata dibanding risiko hukum semacam UU ITE. Sementara itu, jutaan pekerja informal yang juga memilih diam, diam karena alasan yang justru berkebalikan — mereka tidak punya apa pun untuk dipertaruhkan, namun energi mereka sudah habis untuk urusan yang jauh lebih mendasar daripada politik.

Ada juga argumen yang membalik premis “kelas menengah diam” itu sendiri. Sebagian pengamat justru melihat kelas menengah sebagai kelompok paling berisik di media sosial — membangun analisis panjang, kritik moral yang tajam, keluhan yang riuh — namun paling lemah didengar dalam proses kebijakan. Ini bukan soal kebisuan, melainkan soal bobot elektoral: secara jumlah, kelas menengah mapan hanya sekitar 17 persen populasi, kalah jauh dari kelompok rentan dan miskin yang menjadi sasaran utama program bantuan sosial sekaligus basis suara elektoral yang lebih besar. Suara yang keras di linimasa, pada akhirnya, tidak selalu berbanding lurus dengan pengaruh di ruang pengambilan keputusan.

Jebakan yang Membungkam Potensinya Sendiri

Jika kita rangkai semua benang ini, gambaran yang muncul bukanlah kelas menengah yang apatis begitu saja, melainkan kelas menengah yang terkurung oleh kalkulasi rasional individual di tengah struktur yang sebetulnya membutuhkan mereka bersuara secara kolektif. Justru kerentanan ekonomi yang membuat mereka berpotensi menjadi motor perubahan — karena merekalah yang paling terasa dampaknya ketika kebijakan salah arah — adalah kerentanan yang sama yang membuat mereka memilih diam. Terlalu banyak yang dipertaruhkan untuk bersuara, terlalu sedikit jaring pengaman untuk menanggung risikonya.

Bappenas menyebut Indonesia sudah lebih dari tiga puluh tahun terjebak sebagai negara berpendapatan menengah, dan kegagalan menuntaskan jebakan struktural itu di level makro tampaknya berulang di level kelompok sosial: kelas menengah Indonesia terjebak dalam posisinya sendiri, cukup mapan untuk kehilangan hak atas subsidi, namun tidak cukup aman untuk berani mengambil risiko politik. Selama jebakan ganda ini belum terurai — baik secara struktural di level kebijakan ekonomi, maupun secara psikologis di level kalkulasi individu tiap rumah tangga — narasi kelas menengah sebagai motor perubahan akan terus bertahan sebagai teori yang indah di atas kertas, namun sunyi dalam praktik sehari-hari. (hdl)