13 hours ago
9
Surabaya (pilar.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkuat pengawasan penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses verifikasi penerima. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turun langsung memimpin verifikasi data melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel) di RW 5 Wonorejo, Kelurahan Tegalsari, Jumat (11/9/2026).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah diterima warga yang benar-benar membutuhkan sekaligus mencegah terjadinya kesalahan sasaran dalam penyaluran bansos. Pemkot Surabaya tidak lagi menjadikan pengelompokan desil sebagai satu-satunya dasar penentuan penerima, tetapi memadukannya dengan kondisi faktual di lapangan dan hasil kesepakatan warga.
Dalam Muskel yang berlangsung di hadapan warga RT 9 RW 5 Wonorejo, daftar calon penerima bantuan diperiksa secara terbuka. Nama-nama warga disisir satu per satu untuk mengetahui apakah kondisi dan domisilinya masih sesuai dengan data yang tercatat.
Eri Cahyadi juga melibatkan Karang Taruna Arek Surabaya Asli (Arsas) dalam proses tersebut. Keterlibatan pemuda ditujukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus mendorong transparansi dalam proses pendataan penerima bantuan.
Menurut Eri, mekanisme tersebut penting karena kondisi warga dapat berubah sewaktu-waktu. Data administrasi yang sebelumnya menunjukkan seseorang layak menerima bantuan belum tentu mencerminkan kondisi terkini di lapangan.
Dari verifikasi langsung tersebut, Pemkot Surabaya menemukan sejumlah data yang tidak lagi sesuai. Di antaranya terdapat warga yang telah pindah rumah maupun warga yang secara domisili tidak lagi tinggal di Surabaya.
Nama-nama yang dinilai tidak memenuhi persyaratan kemudian dikeluarkan dari daftar penerima. Dengan demikian, anggaran bantuan yang tersedia dapat diarahkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan.
Dalam menentukan skala prioritas, Eri menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial warga secara lebih menyeluruh. Prioritas utama diberikan kepada warga yang berdomisili tetap di Surabaya, tidak memiliki aset rumah atau masih tinggal dengan status sewa atau kontrak, tidak memiliki kendaraan bermotor, serta mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Sementara itu, warga yang memiliki aset tertentu, seperti kendaraan atau barang elektronik dalam jumlah berlebih, tetap dapat masuk dalam pendataan tetapi ditempatkan pada tingkat prioritas yang lebih rendah.
Pemkot Surabaya juga mempertimbangkan kondisi keluarga sebelum memberikan intervensi bantuan pemerintah. Untuk warga lanjut usia yang tinggal sendiri tetapi memiliki anak dengan kondisi ekonomi yang mencukupi, misalnya, pemerintah mendorong agar tanggung jawab keluarga terlebih dahulu dijalankan.
Selain kondisi ekonomi, domisili dan keterlibatan warga dalam kehidupan bermasyarakat juga menjadi pertimbangan. Warga yang tidak lagi berdomisili di Surabaya tidak menjadi prioritas dalam program bantuan pemerintah kota.
Eri menekankan bahwa keterlibatan warga menjadi bagian penting dalam model verifikasi tersebut. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga diberi ruang untuk mengoreksi data apabila menemukan ketidaksesuaian di lingkungannya.
Model verifikasi berbasis Muskel ini diharapkan dapat diterapkan secara lebih luas di seluruh wilayah Surabaya. Pemkot menilai keterbukaan dalam proses pendataan dapat membantu menciptakan sistem penyaluran bansos yang lebih akurat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Eri berharap kolaborasi antara pemerintah, RT, RW, kelurahan, kecamatan, Dinas Sosial, pemuda, dan masyarakat dapat memperkuat pengawasan bansos dari tingkat lingkungan. Dengan cara tersebut, bantuan pemerintah diharapkan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan sekaligus mengurangi potensi kesalahan data.
Menurut Eri, keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam proses koreksi data merupakan bagian dari semangat gotong royong yang ingin dibangun Pemkot Surabaya dalam tata kelola bantuan sosial.
Dengan verifikasi terbuka melalui Muskel, Pemkot Surabaya menempatkan ketepatan sasaran dan transparansi sebagai dua aspek utama dalam pengelolaan bansos. Pemerintah tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga memastikan kondisi penerima diperiksa berdasarkan fakta dan situasi terkini di lingkungan masing-masing. (usm/hdl)
