1 week ago
29
Samarinda (pilar.id) – Dalam rangka mendukung visi Gubernur Kalimantan Timur untuk meningkatkan kualitas layanan publik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim sukses melatih 144 lurah dari seluruh kabupaten/kota di provinsi ini.
Program pelatihan yang berlangsung dalam tiga angkatan ini menargetkan peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan daerah.
Pelatihan yang telah mencakup lebih dari 73% dari total 197 lurah se-Kaltim ini merupakan bagian dari komitmen strategis BPSDM Kaltim dalam memperkuat pelayanan di tingkat kelurahan, yang memiliki peran vital sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat.
Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, menyatakan bahwa lurah memiliki peran strategis dalam menghubungkan pemerintah dengan masyarakat, sekaligus memastikan program-program pembangunan daerah berjalan efektif.
“Lurah adalah garda terdepan pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan daerah,” tegasnya saat penutupan angkatan terakhir di Aula Bappeda Kutai Kartanegara, Rabu (22/5/2025).
Tiga angkatan pelatihan digelar di lokasi berbeda:
- Angkatan pertama (6–7 Mei 2025) di Samarinda, diikuti oleh 40 peserta dari Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Paser.
- Angkatan kedua (15–16 Mei 2025) di Balikpapan, diikuti 69 peserta dari Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Bontang.
- Angkatan ketiga (21 Mei 2025) di Kutai Kartanegara, dengan 35 peserta dari Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Bontang.
Menurut Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti, pelatihan ini mengusung pendekatan komprehensif dengan tujuh materi utama:
- Peran Strategis Lurah dalam Pemerintahan Efektif dan Akuntabel
- Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Administrasi dan Layanan
- Kepemimpinan Transformasional dan Kolaborasi dengan Stakeholders
- Pendidikan Anti Korupsi
- Pemberdayaan dan Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat
- Inovasi Layanan Publik di Kelurahan
- Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Administrasi
Setiap peserta menjalani pelatihan selama dua hari dengan total 20 jam pelajaran (JP) dan akan menerima e-Sertifikat sebagai bukti partisipasi dan kelulusan.
Pelatihan ini juga melibatkan narasumber lintas sektor, mulai dari Widyaiswara Ahli Utama BPSDM hingga pimpinan instansi dari tingkat kabupaten/kota sesuai bidang kompetensinya. Hal ini memperkaya wawasan peserta dengan perspektif yang aplikatif dan relevan terhadap tantangan kelurahan saat ini.
Melalui program ini, BPSDM Kaltim berharap pelayanan publik di kelurahan semakin profesional, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus menjadi pilar utama dalam pembangunan daerah berbasis masyarakat. (ret/hdl)
